BAB I
PENDAHULUAN
Sebagai akibat krisis moneter
pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada tahun
1998 tetapi tumbuh kembali secara perlahan mulai tahun 1999. Namun sejak saat
itu hingga kini (2006) ekonomi kita bergerak lambat dengan pertumbuhan yang
rendah. Timbul keingintahuan mengapa ekonomi kita bergerak lambat dan apakah
ini tanda-tanda bahwa perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan
rendah. Apabila benar perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan
rendah, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa keluar dari perangkap tersebut
dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh agar secara bertahap dapat keluar
dari perangkap tersebut.
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan
rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara
untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar
1945, yaitu “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan
sosial negara”. Berbagai macam prospek pembangunan telah di lakukan dari orde
lama, orde baru hingga ord reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan
kemajuan bangsa kearah yang lebih baik. Pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk
rakyat, dilakasanakan di berbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik,
ekonomi dan sosial budaya dan aspek pertahanan.
BAB II
ISI
Ø KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA SEJAK ERA REFORMASI (1999)
Setelah krisis ekonomi pada tahun
1997, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi -13,16% pada
1998, bertumbuh sedikit 0,62% pada tahun 1999 dan setelah itu makin
membaik. Laju pertumbuhan tahunan 1999 – 2005 berturut-turut sebagai berikut 0,62%,
4,6%, 3,83%, 4,38%, 4,88%, 5,13% dan 5,69%. Ekonomi kita bertumbuh dari
hanya 0,62% berangsur membaik pada kisaran 4% antara tahun 2000
s.d. 2003 dan mulai tahun
2004 sudah masuk pada kisaran 5%. Pemerintah
pada mulanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2006 adalah 6,2% tetapi
kemudian dalam APBN-P 2006 merubah targetnya menjadi 5,8%; namun BI
memperkirakan laju pertumbuhan 2006 adalah 5,5% lebih rendah dari laju
pertumbuhan 2005. Patut diduga bahwa laju pertumbuhan
tahun 2007 akan lebih rendah lagi karena investasi riil tahun 2006 lebih rendah
dari tahun 2005. Laju pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 1999 s.d. 2005
mencapai ratarata 4,15%. Dari data di atas kelihatannya ekonomi kita
memiliki prospek membaik yaitu terus meningkatnya laju pertumbuhan di masa
depan. Namun apabila diteliti lebih mendalam akan terlihat adanya permasalahan
dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Sektor ekonomi dapat dikelompokkan atas dua
kategori yaitu sektor riil dan sektor non-riil. Sektor riil adalah sektor
penghasil barang seperti: pertanian, pertambangan, dan industri ditambah
kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan
internasional. Sektor non-riil adalah sektor lainnya
seperti: listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa
(pemerintahan, sosial, perorangan). Kegiatan yang melayani wisatawan
internasional masuk pada beberapa sektor non-riil sehingga tidak dapat
dipisahkan. Antara tahun 1999 s.d. 2005 sektor riil
bertumbuh 3,33% sedangkan sektor non-riil bertumbuh 5,1%.
Pertumbuhan ini adalah pincang karena semestinya sektor non-riil bertumbuh
untuk melayani sektor riil yang bertumbuh. Antara tahun 1999 s.d. 2005 sektor
pertanian bertumbuh 3,11%, pertambangan -0,8%, dan sektor
industri bertumbuh
5,12%. Hal yang lebih mengkhawatirkan
adalah dari tahun 2002 s.d. 2005 laju pertumbuhan sektor riil cenderung
melambat. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi keseluruhan sejak 2002 adalah
karena pertumbuhan sektor non-riil yang melaju 2 kali lipat dari sektor riil.
Pada 2 tahun terakhir. sektor yang tinggi pertumbuhannya adalah: pengangkutan,
keuangan, bangunan, dan perdagangan. Pada saat yang sama tingkat pengangguran
terbuka pada mulanya turun tetapi sejak tahun 2002 cenderung naik. Menurut
perhitungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat pengangguran pada
tahun 2004 sebesar 10,3 juta meningkat menjadi 11,2 juta pada tahun 2005
dan diperkirakan sebesar 12,2 juta pada tahun 2006 (Harian Kompas, tgl. 7
Agustus 2006, hal. 15). Hal ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi pada
kurun waktu yang sama berada di atas 5%. Persentase orang miskin pada
mulanya juga terus menurun, tetapi sejak tahun 2005 sudah mulai bertambah. Hal
ini disebabkan oleh sektor yang bertumbuh itu adalah sektor non-riil. Ini
adalah kondisi serius dan perlu dikaji lebih mendalam.
Ø SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA REFORMASI
Seperti yang
telah kita ketahui, negara Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan
masa pemerintahan, Mulai dari pemerintahan orde lama, pemerintahan orde baru,
pemerintahan transisi, pemerintahan reformasi, pemerintahan gotong royong,
pemerintahan indonesia bersatu.
1. PEMERINTAHAN ORDE LAMA
Selama
pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian di indonesia sangat buruk, walaupun
sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata rata hampir 7% pertahun selama
dekade 1950an. Dan setelah itu turun drastis menjadi rata rata hanya 1,9%
pertahun atu bahkan nyaris mengalami stagflasi selama 1 tahun. Tahun 1965-1966
laju pertumbuhan ekonomi masing masing hanya sekitar 0,5%-0,6%.
Adapun
kebijakan kebijakan yang diterapkan pemerintah pada era itu diantaranya :
·
Program
Banten ( 1950-1951) tujuan program ini untuk mempersatukan kelompok pribumi
agar bisa mengembangkan aktivtas ekonomi.
·
Program
urgensi perekonomian (1952-1954) memberikan kesempatan seluas luasnya pada
pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan perusahaan VOC
·
Program
repelita 1 (1955-1960) tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,.
·
Program
repelita 2 (1960-1965) Indonesia mulai berhubungan dengan dunia luar ( ekspor
dan impor ), mulai dari pinjaman luar negeri.
2. PEMERINTAHAN ORDE BARU
Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde baru.
Berbeda dengan pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama.
Dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih di tunjukan pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat lewat pembanguna ekonomi dan sosial di tanah air.
Sebelum rencana pembangunan lewat repelita di mulai, terlebih dahulu pemerintah
melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi
ekonomi dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk
menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan
menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami
stagnasi pada masa orde lama.
Adapun kebijakan kebijakannya adalah
· Repelita 1 ( 1 april 1969- 31 Maret
1974 ) perbedaan repelita pada era orde baru dan orde lama adalah pada era orde
lama rencana pembangunan lima tahunan tersebut di susun oleh DPR dan
perancangan negara/ kabinet, seangkan pada era di susun orde rencana
pembangunan lima tahun, di susun oleh
DPR, kabinet, dosen, masyarakat. Pada repelita 1 menitikberatkan pada sektor
perekonomian.
· Repelita 2 ( 1 April 1969- 31 Maret
1974) trilogi pembangunan di ubah
urutannya menjadi, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua
pemerataan, dan yang ketiga stabilitas nasional.
· Repelita 3 ( 1 April 1969- 31 Maret
1974 ) trilogi pembangunan ekonomi mengalami perubahan yaitu menjadi, yang pertama pemerataan pembangunan dan
hasilnya yang kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan yang ketiga
adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
· Repelita 4 ( 1 April 1969- 31 Maret
1974 ) muncul kebijakan devaluasi rupiah pada tanggal 12 September 1986 karena
banyak produk produk indonesia yang di gudangkan di luar negeri dan aliran kas
yang masih berkurang. Selain itu muncul juga kebijakan deregulasi, tanggal 12
Oktober 1987 tentang penyerdehanaan aturan dan tanggal 27 Oktober 1988 tentang
deregulasi dan debirokratasi di pangkas.
· Repelita 5 ( 1 April 1969- 31 Maret
1974 ) muncul kebijakan uang ketat untuk mengatasi inflasi yang meningkat
tajam.
3. PEMERINTAHAN TRANSISI (ERA PRESIDEN B.J. HABIBIE)
Krisis ekonomi mempunyai dampak yang memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran,
baik di perkotaan maupun di pedesaan., daya beli masyarakat menurun, pendidikan
dan kesehatan merosot, serta jumlah pnduduk miskin bertambah oleh karena itu
muncul kebijakan jaring pengaman sosial yang menyebabkan suatu prestasi yang
mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah.
4. PEMERINTAHAN REFORMASI (ERA PRESIDEN K.H ABDURAHMAN W)
Terjadi banyak keanehan dan tdak terdapat kebijakan perekonomian, rating
kredit indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat ke CCC turun menjadi DDD
lalu naik kembali ke CCC, salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis
moneter pada tahun 1988 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.
Ø SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DI ERA
REFORMASI
Setelah terjadi berbagai goncangan di tanah air dan dan berbagai tekanan
rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden
Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan orde baru dan di mulainya orde reformasi.
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama sektor perbankan
pemerintah membentuk badan penyehatan perbankan nasional. Selanjutnya
pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli
dan persaingan tidak sehat, serta UU No.8 tahun 1999 tentang perlndungan
konsumen.
Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan
pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat, di samping kebebasan dalam
menyampaikan pendapat, kebebasan juga di berikan kepada pers. Reformasi dalam
pers di lakukan dengan cara permohonan surat izin usaha penerbitan.
Selain pembangunan nasional pada masa ini juga di tekankan kepada hak
daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing masing. Sehingga
pembangunan daerah sangat di utamakan sebagaimana d cantumkan dalam undang
undang no 32/2004, undang undang 33/2004, undang undang 18/2001 untuk
memerintah pemerintahan aceh, undang undang 21/2001 untuk papua. Keempat undang
undang ini mencerminkan keseriuasan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada
pemerintah dan rakyat daerah agar daerahny dapat menentukan pembangunan yangs
esuai rakyatnya inginkan.
Ø PERANAN PANCASILA DI ERA REFORMASI
1. Pancasila sebagai paradigma
ketatanegaraan
Pancasila sebagai paradigma
ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir
bangsa indonesia, khususnya sebagai dasar negara sebagai landasan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ini berarti, bahwa setiap gerak langkah bangsa dan
negara indonesia harus selalu dilandasi oleh sila sila yang terdapat dalam
pancasila. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, pancasila harus menjadi
landasannya, artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh
bertentangan dengan sila sila pancasila, sekurang kurangnya, substansi produk
hukumnya tidak boleh bertentangan dengan sila sila pancasila.
2. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional bidang sosial politik
Pancasila sebagai paradigma
pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai nilai pancasila
sebagai wujud cita cita indonesia merdeka di implementasikan sebagai berikut :
·
Penerapan
dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan
ekonomi dalam kehidupan sehari hari.
·
Mementingkan
kepentingan rakyat / demokrasi dalam
pengambilan keputusan
·
Melaksanakan
keadilan sosial dan penentuan prioritas berdasarkan konsep mempertahankan
kesatuan.
·
Dalam
pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang
adil dan beradab
·
Nilai nilai
keadilan, kejujuran (yang menghasilkan) dan toleransi bersumber pada nilai
ketuhanan yang maha esa.
3. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional bidang ekonomi
Pancasila sebagai
paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana sebuah
filsafah itu di implementasikan secara riil dan sistematis dalam kehidupan
nyata.
4. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional bidang kebudayaan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa pancasila adalah
etosbudaya persatuan. Oleh karena itu semboyan bhineka tunggal ika dan UUD 1945
yang menyangkut kebudayaan bangsa.
5. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional di bidang hankam
Dengan berakhirnya peran sosial politik,
maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan atau mengakhiri dwifungsi.
6. Pancasila sebagai paradigma ilmu
pengetahuan
Ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas pancasila
sebagai paradigmanya perlu di pahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada
aspek ontologis dan epistomologi, dan aksiologis. Ontologis yaitu bahwa hakikat
ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam
upayanya. Ilmu pengetahuan harus di pandang secara utuh, dalam dimensinya
sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk
Ø EKONOMI POLITIK PASCA REFORMASI
Kemana arah ekonomi Politik
indonesia paska reformasi? Perubahan dunia politik juga membawa perubahan pada
fokus perhatian pengetahuan apa yang di pandang perlu di ketahui, dikembangkan,
dan diangkat ke publik. Salah stu analisa yang pada masa pemerintahan soeharto
mendapat banyak perhatian adalah analisa ekonomi politik di era orde baru. Pada
masa paska reformasi, analisa ekonomi politik tidak banyak mendapat perhatian.
Pola pola penggunaan kekuasaan dengan menggunakan institusi negara dan juga institusi
dewan perwakilan rakyat. Dengan demikian analisa ekonomi politik tidak berhenti
pada penggunaan yang benar maupun salah dari aset publik, melainkan melihat
bagaimana sumber daya tersebut mempengaruhi atau di pengaruhi oleh para pelaku
di bidang ekonomi.
Analisa ekonomi politik tetap pada pokoknya, yaitu penggunaan kekuasaan
yang diambil dari negara untuk mengarahkan sumber daya ke arah tertentu. Tiga
elemen dasar dari analisa ekonomi politik adalah tingkat kohesi para aktor yang
menggunakan kekuasaan negara, khususnya yang menggunakan kekuasaan negara,
instrumen yang dipilih, model hubungan dengan para aktor luar negeri.
Bagaimana model ekonomi politik saat ini dan apa akibatnya ? apakah sistem
politik yang demokratis menghasilkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang
lebih baik? Apakah pelaku ekonomi kerakyatan mendapat dukungan dana dari negara
secara lebih baik ?
Indonesia paska reformasi terjadi gerak positif di lembaga negara untuk
memperbaiki beberapa aspek dari governansi untuk mendorong perbaikan iklim
usaha. Masa pemerintahan sebelum presiden SBY, gerak ini didorong oleh
perhatian berbagai lembaga internasional yang memberikan bantuan teknis dan
dana, pada masa SBY, peran donor berkurang, namun gerak ini di lanjutkan
beberapa pembantu presiden di bidang ekonomi yang mempunyai kompetensi tinggi.
Perbaikan instrumen kenegaraan ini di bantu oleh dorongan reformasi yang lebih
umum. Akan tetapi perbaikan di bidang governansi ekonomi ini tidak dapat
mencegah terjadinya korupsi yang di dorong oleh karakter dari para elit
politik. Banyak kasus korupsi di DPR dan kementerian melibatkan pejabat tinggi
dan di BUMN yang mengindikasikan keterliban partai partai politik. Kebijakan
negara sendiri paska reformasi sering menonjolkan populisme. Sebagian karena dorongan
fenomena kemiskinan yang mengharukan negara mengalokasikan dana untuk kebutuhan
dasar. Jika di waktu rezim Soeharto, pola ekonomi politik dimana pimpinan
negara mempunyai model pembangunan ekonomi tertentu, ekonomi politik “KKN”
ternyata masih menghasilkan tumbuhnya pengusaha besar. Hal ini mungkin tisak
terjadi dengan pola yang sekarang. Dana yang di selewengkan atau di KKN kan
lebih banyak digunakan untuk kemewahan kehidupan pribadi dan kegiatan politik.
Orientasi dan kapasitas para politikus sekarang jauh dari kegiatan ekonomi,
bahkan jika uang politik ini modal ikutan.
Ø MASA REFORMASI
1. Latar belakang jatuh/ berakhirnya orde baru,
krisis politik pemerintahan orde baru, meskipun mampu mengangkat indonesia dari
keterpurkan ekonomi dan memberikan kemajuan, gagal dalam membina kehidupan
politik yang demokratis, terbuka, adil dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter,
tertutup, dan personal. Masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah di tuduh
sebagai anti pemerintah, menghina kepala negara, anti pancasila, dan
subversive. Akibatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak
pernah terwujud. Pada masa itu diperalat oleh pemerintah orde baru untuk
mengamankan kehendak penguasa.
2. Kronologi mundur atau berkahirnya
kekuasaan oeharto :
· 5 Maret 1998
Dua puluh mahasiswa universitas
indonesia mendatangi gedung DPR / MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidto
pertanggung jawabkan presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan
menyerahkan agenda reformasi nasional.
· 11 Maret 1998
Soeharto dan B.J. Habibie disumpah
menjadi presiden dan wakil presiden.
· 14 Maret 1998
Soeharto mengumumkan kabinet baru
yang dinamai kebinet pembangunan VII.
· 15 April 1998
Soeharto meminta mahasiswa
mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa
dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan unjukrasa menuntut
dilakukannya reformasi politik.
· 18 April 1988
Menteri pertahanan dan keamanan /
panglima ABRI jendral purn. Wiranto dan 14 menteri kabinet pembangunan VII
mengadakan dialog dengan mahasiswa di pekan raya jakarta namun cukup banyak
perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog
tersebut.
· 1 Mei 1988
Soeharto melalui menteri dalam
negeri Hartono dan penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa
di mulai tahun 2003.
· 2 Mei 1998
Pernyataan itu di ralat dan kemudian
dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang
(1998)
· 4 Mei 1998
Mahasiswa di Medabn, bandung dan
yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), 2 Mei 1998 dengan
demonstrasi besar besaran. Demonstran itu berubah menjadi kerusuhan saat para
demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan.
· 5 Mei 1998
Demonstrasi mahasiswa besar besaran
terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan.
· 9 Mei 1998
Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir
untuk menghadiri pertemuan KTT G.15. ini merupakan lawatan terakhirnya keluar
negeri sebagi presiden RI.
· 12 Mei 1998
Aparat keamanan menembak 4 mahasiswa
Trisakti yang berdemonstrasi secara damai.
· 14 Mei 1998
Soeharto mengatakan bersedia
mengundurkan diri jka rakyat menginginkan. Beliau mengatakan di depan
masyarakat indonesia di kairo. Sementara itu terjadi penjarahan di beberapa
pusat perbelanjaan.
· 15 Mei 1998
Soeharto tiba di Indonesia setelah
memperpendek kunjungannya di kairo. Beliau membantah telah mengatakan bersedia
mengundurkan diri, suasana Jakarta masih mencekam.
· 19 Mei 1998
Soeharto memanggil sembilan tokoh
islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dll. Dalam pertemuan yang
berlangsung selama hampir 2,5 jam, mereka membeberkan situasi terakhir dimana
masyarakat dan mahasiswa menginginkan Soeharto mundur.
· 21 Mei 1998
Di istana negara, kamis, pukul 09.05
Soeharto mengumumkan mundur dari kursi kepresidenan dan B.J Habibie di sumaph
menjadi presiden RI ketiga.
3. Indonesia pada masa pemerintahan
B.J. Habibie, adapun kebijakan kebijakan pada masa B.J. Habibie :
· Membentuk kabinet reformasi pembangunan dibentuk
tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orangyang merupakan perwakilann
dari Golkar, PPP dan PDI.
· Mengadakan reformasi dalam bidang politik dan berusaha
menciptakan politik yang traansparan. Mengadakan pemilu yang bebas, dan
mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. Kebebasan menyampaikan
pendapat diberikan asal berpedoman.
· Reformasi dalam bidang hukum target reformasi yaitu
subtansi hukum, pada masa orde baru hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja
dan penguasa kebal. Sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan
keadilan bila berhubungan dengan penguasa.
· Mengatasi masalah dwifungsi ABRI jendral TNI Wiranto
mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan
tuntutan masyarakat.
· Mengadakan sidang istimewa sidang tanggal 10-13
November 1998 yang di adakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan.
· Mengadakan pemilu tahun 1999 pelaksanaan pemilu
dilakukan dengan asas bebas, rahasia dan adil. Masalah yang ada yaitu di tolaknya pertanggung
jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pasa sidang umum MPR tahun 1999
sehingga beliau merasa kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden lagi
sangat kecil oeh karena itu dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang
dilaksanakan.
4. Indonesia pada masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid, adapun kebijakan kebijakan pada masa Abdurrahman Wahid :
· Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti
pemerintahan sebelumnya, memberikan kebebasan berpendapat
· Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti
menghapus departemen yang dianggap tidak efisien. Masalah yang ada adalah Abdurrahman
wahid tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI dan polri.
5. Indonesia pada masa pemerintahan
Megawati Soekarno putri, adapun kebijakan kebijakan pada masa Megawati :
· Memilih dan menetapkan kerukunan
antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan
· Membangun tatanan politik yang baru
diwujudkan dengan di keluarkannya UU tentang pemilu.
· Menjaga keutuhan NKRI
· Melanjutkan amandemen UUD 1945
dilakukan agar lebih sesuai dinamika dan perkembangan zaman.
· Meluruskan otonomi daerah. Tidak ada masalah yang berarti pada masa
pemerintahan Megawati kecuali peristiwa bom bali dan perebutan pulau ligitan
dan sipadan.
6. Indonesia pada masa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono, adapaun kebijakan kebijakan pada masa SBY:
· Anggaran pendidikan di tingkatkan
menjadi 20% dari keseluruhan APBN
· Konversi minyak tanah ke gas
· Memberikan BLT ( bantuan langsung
tunai )
· Pelayanan UKM ( usaha kecil menengah
) bagi rakyat kecil
· Subsidi BBM
· Memudahkan investor untuk
berinvestasi
· Pemberian bibit unggul kepada petani. Masalah yang
ada pada pemerintahan SBY
· Masalah pembangunan ekonomi yang ala
kadarnya sangat memperhatinkan kerena tidak tampak strategi yang menjadi tidak
bergairah
· Penanganan bencana alam yang lambat
· Masalah korupsi, mulai dari dasar
hukum sampai keadilan
Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers yang
sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan
yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana
penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program
terselesaikan.
Sistem kebijakan pembangunan di negara Indonesia sudah menunjukan perbaikan
ke arah yang lebih demokratis pasca reformasi. Paling tidak ada masa reformasi,
semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah di tuntut supaya harus
melibatkan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.
Dari orde lama hingga era
reformasi pembangunan Indonesia terus menciptakan suasana yang kondusif, damai,
aman, dan sejahtera. Dari segi birokrasi perubahan periode ke periode
selanjutnya semakin menonjol peran masyarakat dalam pembangunan republik ini.
Memahami peran pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai
dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setap warga
negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi
dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional
terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga
kredibilitasnya menjadi diragukan, di perdebatkan, baik dalam wacana politis
maupun akademis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar