Minggu, 15 April 2012

“PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA REFORMASI”


BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai akibat krisis moneter pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada tahun 1998 tetapi tumbuh kembali secara perlahan mulai tahun 1999. Namun sejak saat itu hingga kini (2006) ekonomi kita bergerak lambat dengan pertumbuhan yang rendah. Timbul keingintahuan mengapa ekonomi kita bergerak lambat dan apakah ini tanda-tanda bahwa perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan rendah. Apabila benar perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan rendah, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa keluar dari perangkap tersebut dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh agar secara bertahap dapat keluar dari perangkap tersebut.
            Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar 1945, yaitu “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial negara”. Berbagai macam prospek pembangunan telah di lakukan dari orde lama, orde baru hingga ord reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa kearah yang lebih baik. Pembangunan nasional  juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilakasanakan di berbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi dan sosial budaya dan aspek pertahanan.


  BAB II
ISI

Ø  KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA SEJAK ERA REFORMASI (1999)
Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi -13,16% pada 1998, bertumbuh sedikit 0,62% pada tahun 1999 dan setelah itu makin membaik. Laju pertumbuhan tahunan 1999 – 2005 berturut-turut sebagai berikut 0,62%, 4,6%, 3,83%, 4,38%, 4,88%, 5,13% dan 5,69%. Ekonomi kita bertumbuh dari hanya 0,62% berangsur membaik pada kisaran 4% antara tahun 2000 s.d. 2003 dan mulai tahun
2004 sudah masuk pada kisaran 5%. Pemerintah pada mulanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2006 adalah 6,2% tetapi kemudian dalam APBN-P 2006 merubah targetnya menjadi 5,8%; namun BI memperkirakan laju pertumbuhan 2006 adalah 5,5% lebih rendah dari laju
pertumbuhan 2005. Patut diduga bahwa laju pertumbuhan tahun 2007 akan lebih rendah lagi karena investasi riil tahun 2006 lebih rendah dari tahun 2005. Laju pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 1999 s.d. 2005 mencapai ratarata 4,15%. Dari data di atas kelihatannya ekonomi kita memiliki prospek membaik yaitu terus meningkatnya laju pertumbuhan di masa depan. Namun apabila diteliti lebih mendalam akan terlihat adanya permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Sektor ekonomi dapat dikelompokkan atas dua kategori yaitu sektor riil dan sektor non-riil. Sektor riil adalah sektor penghasil barang seperti: pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan
internasional. Sektor non-riil adalah sektor lainnya seperti: listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa (pemerintahan, sosial, perorangan). Kegiatan yang melayani wisatawan internasional masuk pada beberapa sektor non-riil sehingga tidak dapat
dipisahkan. Antara tahun 1999 s.d. 2005 sektor riil bertumbuh 3,33% sedangkan sektor non-riil bertumbuh 5,1%. Pertumbuhan ini adalah pincang karena semestinya sektor non-riil bertumbuh untuk melayani sektor riil yang bertumbuh. Antara tahun 1999 s.d. 2005 sektor pertanian bertumbuh 3,11%, pertambangan -0,8%, dan sektor industri bertumbuh
5,12%. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah dari tahun 2002 s.d. 2005 laju pertumbuhan sektor riil cenderung melambat. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi keseluruhan sejak 2002 adalah karena pertumbuhan sektor non-riil yang melaju 2 kali lipat dari sektor riil. Pada 2 tahun terakhir. sektor yang tinggi pertumbuhannya adalah: pengangkutan, keuangan, bangunan, dan perdagangan. Pada saat yang sama tingkat pengangguran terbuka pada mulanya turun tetapi sejak tahun 2002 cenderung naik. Menurut perhitungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat pengangguran pada tahun 2004 sebesar 10,3 juta meningkat menjadi 11,2 juta pada tahun 2005 dan diperkirakan sebesar 12,2 juta pada tahun 2006 (Harian Kompas, tgl. 7 Agustus 2006, hal. 15). Hal ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu yang sama berada di atas 5%. Persentase orang miskin pada mulanya juga terus menurun, tetapi sejak tahun 2005 sudah mulai bertambah. Hal ini disebabkan oleh sektor yang bertumbuh itu adalah sektor non-riil. Ini adalah kondisi serius dan perlu dikaji lebih mendalam.




Ø  SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA REFORMASI

Seperti yang telah kita ketahui, negara Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan masa pemerintahan, Mulai dari pemerintahan orde lama, pemerintahan orde baru, pemerintahan transisi, pemerintahan reformasi, pemerintahan gotong royong, pemerintahan indonesia bersatu.
1.      PEMERINTAHAN ORDE LAMA
Selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian di indonesia sangat buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata rata hampir 7% pertahun selama dekade 1950an. Dan setelah itu turun drastis menjadi rata rata hanya 1,9% pertahun atu bahkan nyaris mengalami stagflasi selama 1 tahun. Tahun 1965-1966 laju pertumbuhan ekonomi masing masing hanya sekitar 0,5%-0,6%.
Adapun kebijakan kebijakan yang diterapkan pemerintah pada era itu diantaranya :
·         Program Banten ( 1950-1951) tujuan program ini untuk mempersatukan kelompok pribumi agar bisa mengembangkan aktivtas ekonomi.
·         Program urgensi perekonomian (1952-1954) memberikan kesempatan seluas luasnya pada pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan perusahaan VOC
·         Program repelita 1 (1955-1960) tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,.
·         Program repelita 2 (1960-1965) Indonesia mulai berhubungan dengan dunia luar ( ekspor dan impor ), mulai dari pinjaman luar negeri.

2.      PEMERINTAHAN ORDE BARU
Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama. Dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih di tunjukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembanguna ekonomi dan sosial di tanah air. Sebelum rencana pembangunan lewat repelita di mulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama.
Adapun kebijakan kebijakannya adalah
·         Repelita 1 ( 1 april 1969- 31 Maret 1974 ) perbedaan repelita pada era orde baru dan orde lama adalah pada era orde lama rencana pembangunan lima tahunan tersebut di susun oleh DPR dan perancangan negara/ kabinet, seangkan pada era di susun orde rencana pembangunan lima tahun,  di susun oleh DPR, kabinet, dosen, masyarakat. Pada repelita 1 menitikberatkan pada sektor perekonomian.
·         Repelita 2 ( 1 April 1969- 31 Maret 1974)  trilogi pembangunan di ubah urutannya menjadi, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua pemerataan, dan yang ketiga stabilitas nasional.
·         Repelita 3 ( 1 April 1969- 31 Maret 1974 ) trilogi pembangunan ekonomi mengalami perubahan yaitu menjadi,  yang pertama pemerataan pembangunan dan hasilnya yang kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
·         Repelita 4 ( 1 April 1969- 31 Maret 1974 ) muncul kebijakan devaluasi rupiah pada tanggal 12 September 1986 karena banyak produk produk indonesia yang di gudangkan di luar negeri dan aliran kas yang masih berkurang. Selain itu muncul juga kebijakan deregulasi, tanggal 12 Oktober 1987 tentang penyerdehanaan aturan dan tanggal 27 Oktober 1988 tentang deregulasi dan debirokratasi di pangkas.
·         Repelita 5 ( 1 April 1969- 31 Maret 1974 ) muncul kebijakan uang ketat untuk mengatasi inflasi yang meningkat tajam.

3.      PEMERINTAHAN TRANSISI (ERA PRESIDEN B.J. HABIBIE)
Krisis ekonomi mempunyai dampak yang memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan., daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot, serta jumlah pnduduk miskin bertambah oleh karena itu muncul kebijakan jaring pengaman sosial yang menyebabkan suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah.

4.      PEMERINTAHAN REFORMASI (ERA PRESIDEN K.H ABDURAHMAN W)
Terjadi banyak keanehan dan tdak terdapat kebijakan perekonomian, rating kredit indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat ke CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC, salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada tahun 1988 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.

Ø  SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DI ERA REFORMASI

Setelah terjadi berbagai goncangan di tanah air dan dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan orde baru dan di mulainya orde reformasi.
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama sektor perbankan pemerintah membentuk badan penyehatan perbankan nasional. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta UU No.8 tahun 1999 tentang perlndungan konsumen.
Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat, di samping kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga di berikan kepada pers. Reformasi dalam pers di lakukan dengan cara permohonan surat izin usaha penerbitan.
Selain pembangunan nasional pada masa ini juga di tekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing masing. Sehingga pembangunan daerah sangat di utamakan sebagaimana d cantumkan dalam undang undang no 32/2004, undang undang 33/2004, undang undang 18/2001 untuk memerintah pemerintahan aceh, undang undang 21/2001 untuk papua. Keempat undang undang ini mencerminkan keseriuasan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat daerah agar daerahny dapat menentukan pembangunan yangs esuai rakyatnya inginkan.

Ø  PERANAN PANCASILA DI ERA REFORMASI

1.      Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan
         Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa indonesia, khususnya sebagai dasar negara sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti, bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara indonesia harus selalu dilandasi oleh sila sila yang terdapat dalam pancasila. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, pancasila harus menjadi landasannya, artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila sila pancasila, sekurang kurangnya, substansi produk hukumnya tidak boleh bertentangan dengan sila sila pancasila.

2.      Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang sosial politik
          Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai nilai pancasila sebagai wujud cita cita indonesia merdeka di implementasikan sebagai berikut :
·                   Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari hari.
·                   Mementingkan kepentingan rakyat /  demokrasi dalam pengambilan keputusan
·                   Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan.
·                   Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab
·                   Nilai nilai keadilan, kejujuran (yang menghasilkan) dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang maha esa.
3.      Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi
             Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana sebuah filsafah itu di implementasikan secara riil dan sistematis dalam kehidupan nyata.
4.      Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan
       Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa pancasila adalah etosbudaya persatuan. Oleh karena itu semboyan bhineka tunggal ika dan UUD 1945 yang menyangkut kebudayaan bangsa.
5.      Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang hankam
       Dengan berakhirnya peran sosial politik, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan atau mengakhiri dwifungsi.
6.      Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan
       Ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas pancasila sebagai paradigmanya perlu di pahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis dan epistomologi, dan aksiologis. Ontologis yaitu bahwa hakikat ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya. Ilmu pengetahuan harus di pandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk

Ø  EKONOMI POLITIK PASCA REFORMASI
        Kemana arah ekonomi Politik indonesia paska reformasi? Perubahan dunia politik juga membawa perubahan pada fokus perhatian pengetahuan apa yang di pandang perlu di ketahui, dikembangkan, dan diangkat ke publik. Salah stu analisa yang pada masa pemerintahan soeharto mendapat banyak perhatian adalah analisa ekonomi politik di era orde baru. Pada masa paska reformasi, analisa ekonomi politik tidak banyak mendapat perhatian. Pola pola penggunaan kekuasaan dengan menggunakan institusi negara dan juga institusi dewan perwakilan rakyat. Dengan demikian analisa ekonomi politik tidak berhenti pada penggunaan yang benar maupun salah dari aset publik, melainkan melihat bagaimana sumber daya tersebut mempengaruhi atau di pengaruhi oleh para pelaku di bidang ekonomi.
Analisa ekonomi politik tetap pada pokoknya, yaitu penggunaan kekuasaan yang diambil dari negara untuk mengarahkan sumber daya ke arah tertentu. Tiga elemen dasar dari analisa ekonomi politik adalah tingkat kohesi para aktor yang menggunakan kekuasaan negara, khususnya yang menggunakan kekuasaan negara, instrumen yang dipilih, model hubungan dengan para aktor luar negeri.
Bagaimana model ekonomi politik saat ini dan apa akibatnya ? apakah sistem politik yang demokratis menghasilkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik? Apakah pelaku ekonomi kerakyatan mendapat dukungan dana dari negara secara lebih baik ?
Indonesia paska reformasi terjadi gerak positif di lembaga negara untuk memperbaiki beberapa aspek dari governansi untuk mendorong perbaikan iklim usaha. Masa pemerintahan sebelum presiden SBY, gerak ini didorong oleh perhatian berbagai lembaga internasional yang memberikan bantuan teknis dan dana, pada masa SBY, peran donor berkurang, namun gerak ini di lanjutkan beberapa pembantu presiden di bidang ekonomi yang mempunyai kompetensi tinggi. Perbaikan instrumen kenegaraan ini di bantu oleh dorongan reformasi yang lebih umum. Akan tetapi perbaikan di bidang governansi ekonomi ini tidak dapat mencegah terjadinya korupsi yang di dorong oleh karakter dari para elit politik. Banyak kasus korupsi di DPR dan kementerian melibatkan pejabat tinggi dan di BUMN yang mengindikasikan keterliban partai partai politik. Kebijakan negara sendiri paska reformasi sering menonjolkan populisme. Sebagian karena dorongan fenomena kemiskinan yang mengharukan negara mengalokasikan dana untuk kebutuhan dasar. Jika di waktu rezim Soeharto, pola ekonomi politik dimana pimpinan negara mempunyai model pembangunan ekonomi tertentu, ekonomi politik “KKN” ternyata masih menghasilkan tumbuhnya pengusaha besar. Hal ini mungkin tisak terjadi dengan pola yang sekarang. Dana yang di selewengkan atau di KKN kan lebih banyak digunakan untuk kemewahan kehidupan pribadi dan kegiatan politik. Orientasi dan kapasitas para politikus sekarang jauh dari kegiatan ekonomi, bahkan jika uang politik ini modal ikutan.

Ø  MASA REFORMASI
1.       Latar belakang jatuh/ berakhirnya orde baru, krisis politik pemerintahan orde baru, meskipun mampu mengangkat indonesia dari keterpurkan ekonomi dan memberikan kemajuan, gagal dalam membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter, tertutup, dan personal. Masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah di tuduh sebagai anti pemerintah, menghina kepala negara, anti pancasila, dan subversive. Akibatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak pernah terwujud. Pada masa itu diperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa.

2.      Kronologi mundur atau berkahirnya kekuasaan oeharto :
·    5 Maret 1998
Dua puluh mahasiswa universitas indonesia mendatangi gedung DPR / MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidto pertanggung jawabkan presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional.


·    11 Maret 1998
Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden.
·    14 Maret 1998
Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai kebinet pembangunan VII.
·    15 April 1998
Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan unjukrasa menuntut dilakukannya reformasi politik.
·    18 April 1988
Menteri pertahanan dan keamanan / panglima ABRI jendral purn. Wiranto dan 14 menteri kabinet pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di pekan raya jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.
·    1 Mei 1988
Soeharto melalui menteri dalam negeri Hartono dan penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa di mulai tahun 2003.
·    2 Mei 1998
Pernyataan itu di ralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998)
·   4 Mei 1998
Mahasiswa di Medabn, bandung dan yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), 2 Mei 1998 dengan demonstrasi besar besaran. Demonstran itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan.
·   5 Mei 1998
Demonstrasi mahasiswa besar besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan.
·   9 Mei 1998
Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G.15. ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagi presiden RI.
·   12 Mei 1998
Aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai.


·   14 Mei 1998
Soeharto mengatakan bersedia mengundurkan diri jka rakyat menginginkan. Beliau mengatakan di depan masyarakat indonesia di kairo. Sementara itu terjadi penjarahan di beberapa pusat perbelanjaan.
·   15 Mei 1998
Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di kairo. Beliau membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri, suasana Jakarta masih mencekam.
·   19 Mei 1998
Soeharto memanggil sembilan tokoh islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dll. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam, mereka membeberkan situasi terakhir dimana masyarakat dan mahasiswa menginginkan Soeharto mundur.
·   21 Mei 1998
Di istana negara, kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi kepresidenan dan B.J Habibie di sumaph menjadi presiden RI ketiga.

3.      Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie, adapun kebijakan kebijakan pada masa B.J. Habibie :
·   Membentuk kabinet reformasi pembangunan dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orangyang merupakan perwakilann dari Golkar, PPP dan PDI.
·   Mengadakan reformasi dalam bidang politik dan berusaha menciptakan politik yang traansparan. Mengadakan pemilu yang bebas, dan mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal berpedoman.
·   Reformasi dalam bidang hukum target reformasi yaitu subtansi hukum, pada masa orde baru hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal. Sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa.
·   Mengatasi masalah dwifungsi ABRI jendral TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat.
·   Mengadakan sidang istimewa sidang tanggal 10-13 November 1998 yang di adakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan.
·   Mengadakan pemilu tahun 1999 pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas bebas, rahasia dan adil. Masalah yang ada yaitu di tolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pasa sidang umum MPR tahun 1999 sehingga beliau merasa kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden lagi sangat kecil oeh karena itu dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.


4.      Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, adapun kebijakan kebijakan pada masa Abdurrahman Wahid :
·   Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya, memberikan kebebasan berpendapat

·   Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien. Masalah yang ada adalah Abdurrahman wahid tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI dan polri.


5.      Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, adapun kebijakan kebijakan pada masa Megawati :
·    Memilih dan menetapkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan
·    Membangun tatanan politik yang baru diwujudkan dengan di keluarkannya UU tentang pemilu.
·    Menjaga keutuhan NKRI
·    Melanjutkan amandemen UUD 1945 dilakukan agar lebih sesuai dinamika dan perkembangan zaman.
·    Meluruskan otonomi daerah.  Tidak ada masalah yang berarti pada masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa bom bali dan perebutan pulau ligitan dan sipadan.


6.      Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, adapaun kebijakan kebijakan pada masa SBY:
·    Anggaran pendidikan di tingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN
·    Konversi minyak tanah ke gas
·    Memberikan BLT ( bantuan langsung tunai )
·    Pelayanan UKM ( usaha kecil menengah ) bagi rakyat kecil
·    Subsidi BBM
·    Memudahkan investor untuk berinvestasi
·    Pemberian bibit unggul kepada petani. Masalah yang ada pada pemerintahan SBY
·    Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memperhatinkan kerena tidak tampak strategi yang menjadi tidak bergairah
·    Penanganan bencana alam yang lambat
·    Masalah korupsi, mulai dari dasar hukum sampai keadilan

Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers yang sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan.



BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
          Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program terselesaikan.
Sistem kebijakan pembangunan di negara Indonesia sudah menunjukan perbaikan ke arah yang lebih demokratis pasca reformasi. Paling tidak ada masa reformasi, semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah di tuntut supaya harus melibatkan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.
  
        Dari orde lama hingga era reformasi pembangunan Indonesia terus menciptakan suasana yang kondusif, damai, aman, dan sejahtera. Dari segi birokrasi perubahan periode ke periode selanjutnya semakin menonjol peran masyarakat dalam pembangunan republik ini. Memahami peran pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, di perdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis.

     




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar